Pengertian serta Peranan Hukum Pidana Militer

Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya. Hukum Pidana Militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang menurut ketentuan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit TNI.
Peranan Hukum Pidana Militer dalam proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah sebagai berikut :
a. Komandan satuan selaku Ankum dan atau Papera.
b. Polisi Militer sebagai Penyidik.
c. Oditur Militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor
d. Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut undang-undang.
Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan hukum militer, Komandan selaku Ankum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin. Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka Komandan-Komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara atau Papera yang oleh undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur Militer. Saran pendapat hukum dari Oditur Militer ini disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan Polisi Militer.
Peran Oditur Militer dalam proses Hukum Pidana Militer selain berkewajiban menyusun berita acara pendapat kepada Papera untuk terangnya suatu perkara pidana, juga bertindak selaku pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan Militer. Oditur Militer juga dapat bertindak sebagai penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi hasil pemeriksaan Penyidik Polisi Militer apabila dinilai belum lengkap. Apabila Papera telah menerima berita acara pendapat dari Oditur Militer, selanjutnya Papera dengan kewenangannya mempertimbangkan untuk menentukan perkara pidana tersebut diserahkan kepada atau diselesaikan di Pengadilan Militer. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skepera) tersebut, menunjukkan telah dimulainya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Militer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s